Sariagri - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan beberapa aspirasi ketika berdialog bersama perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Salah satu hal yang disampaikan para nelayan yaitu soal sertifikat tanah.
Dalam dialog, para nelayan mengeluh bahwa mereka sulit mendapatkan sertifikat tanah atas tanah yang mereka telah tempati bertahun-tahun. Pasalnya tanah tersebut merupakan tanah oloran.
Diketahui, tanah oloran adalah tanah yang muncul atau timbul di dekat pantai karena proses pengendapan lumpur atau sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai.
Mendengar keluhan dari nelayan, Presiden Joko Widodo langsung menelepon Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
"Pak Menteri ini saya dengan nelayan-nelayan di Desa Lumpur, Kabupaten Gresik, ini banyak sekali tanah yang dimiliki nelayan tidak bisa disertifikatkan karena mereka memakai tanah oloran," ujar Presiden Jokowi.
"Siap Bapak, tanah timbul barangkali ya?" jawab Menteri ATR di ujung telepon
"Iya, betul kayak tanah timbul nggih. Dikirim tim Pak Menteri, nggih," balas Presiden.
Usai menelepon Menteri ATR, Presiden Jokowi meyakinkan para nelayan bahwa tanah yang mereka miliki akan segera ditangani oleh tim dari Kementerian ATR. Selain meninjau langsung aktivitas para nelayan, Kepala Negara juga berdialog bersama anggota forum nelayan setempat.
Dalam dialog, para perwakilan nelayan antara lain menyampaikan permintaan mereka terkait dengan pemecah gelombang.
"Mereka minta untuk dibuatkan pemecah ombak dan nanti akan saya kirim segera tim dari PU ke sini," tutur Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para nelayan. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
http://dlvr.it/SNwW34
